🎈 Buku I Ii Iii Iv Mahkamah Agung

BeliBuku - Yurisprudensi Indonesia I sampai IV. 1972. Oleh Mahkamah Agung RI. Bekas Original. Harga Murah di Lapak Toko Buku Ike. Pengiriman cepat Pembayaran 100% aman. Belanja Sekarang Juga Hanya di Bukalapak.

Kemudian hak Presiden dalam yudikatif tercantum dalam UUD 1945 pasal 14 ayat 1 sebagai berikut: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung," kemudian dilanjutkan dengan UUD 1945 pasal 12 ayat 2 berikut ini: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan

Dipublikasikan oleh Admin Badilag pada on 24 September 2021. Dilihat 3728 Reviu Rampung, Buku II Segera Disahkan Keberlakuannya Bandung, 23 September 2021 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama selama ini dijadikan acuan oleh para Hakim, tenaga teknis non Hakim, dan administrator di Pengadilan Agama dalam tata laksana, administrasi, dan persidangan perkara. Buku II diberlakukan berdasar Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. Buku II yang disahkan dan mulai diberlakukan sejak tahun 2016 adalah pedoman bagi Hakim dan aparatur peradilan lain dalam menjalankan tugas-tugas berkenaan dengan administrasi dan persidangan perkara. Dalam perkembangannya, Buku II telah mengalami beberapa kali revisi dikarenakan perubahan ketentuan dan kebutuhan dalam praktik. Perubahan Buku II terakhir yang diberlakukan adalah Edisi Revisi Tahun 2014. Setelahnya, hingga tahun 2021 ini, Buku II belum pernah lagi direvisi sementara peraturan mengenai administrasi dan persidangan perkara telah mengalami perubahan yang signifikan. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menyelenggarakan kegiatan Reviu Buku II. Kegiatan Reviu ini dimulai sejak awal tahun 2020 lalu dengan melibatkan para Asisten Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, Hakim Yustisial Ditjen Badilag, dan para pejabat di Ditjen Badilag. Kegiatan Reviu pada tahun 2020 diawali dengan pengumpulan bahan pada setiap bagian dalam Buku II Edisi terdahulu. Tim Internal di Ditjen Badilag mengidentifikasi kebutuhan pembaruan norma administrasi dan persidangan perkara yang dilakukan antara lain dengan menghimpun masukan dari satuan kerja Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Hasil kerja awal tersebut kemudian ditelaah bersama dengan para Asisten Hakim Agung yang kemudian menghasilkan draft awal yang akan direviu secara kolektif oleh Tim Reviu yang dibentuk kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Reviu I di Hotel Mirah Bogor Reviu I terhadap draft awal revisi Buku II dilaksanakan di Hotel Mirah Bogor. Kegiatan Reviu Buku II dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, Dalam sambutannya, Dirjen Badilag menyampaikan bahwa Buku II yang saat ini dijadikan acuan dalam administrasi dan penanganan perkara di Pengadilan Agama belum melingkupi peraturan terbaru terkait administrasi dan penanganan perkara. Hal terpenting yang belum diatur di antaranya adalah Administrasi dan persidangan perkara secara elektronik e-court; Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP; Penanganan perkara dispensasi kawin berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2019; Administrasi dan persidangan perkara jinayat pidana Islam di Mahkamah Syar’iah; Pedoman penanganan eksekusi dan penyelesaian permasalahan eksekusi yang dihadapi di lapangan; Administrasi dan persidangan perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana; Ketentuan mengenai arbitrase syariah. Kegiatan Reviu I Buku II di Hotel Mirah Bogor dipimpin langsung oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, Diradmin memandu para Hakim Yustisial dari Kamar Agama dan Ditjen Badilag untuk menyempurnakan draft awal yang telah diterima masing-masing. Pada prosesnya, terjadi dialektika di antara para Hakim Yustisial mengenai beberapa permasalahan mendasar dalam administrasi dan penanganan perkara. Reviu yang berlangsung selama 5 lima hari tersebut menghasilkan draft Reviu II yang selanjutnya diserahkan kepada para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama untuk ditelaah lebih lanjut. Rapat Pleno Reviu Buku II di The Trans Luxury Hotel Bandung Setelah melalui telaah oleh para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Reviu ditindaklanjuti. Sebelum rapat pleno, Tim telah merampungkan tindak lanjut dari rekomendasi para Yang Mulia. Naskah setebal lebih dari 300 halaman tersebut yang akan diplenokan di depan Ketua Kamar dan para Hakim Agung Kamar Agama. Rapat pleno Reviu Buku II dilaksanakan di The Trans Luxury Hotel Bandung selama 4 hari. Kegiatan dibuka oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, Sebagaimana sambutannya pada kegiatan Reviu awal di Hotel Mirah Bogor, Dirjen Badilag mengharapkan kerja keras Tim untuk dapat segera merampungkan naskah setelah mendengar masukan dari para Yang Mulia Hakim Agung. Dirjen Badilag berharap Revisi Buku II dapat segera disahkan paling lambat Desember 2021. Di Akhir sambutannya, Dirjen Badilag berharap agar Kamar Agama Mahkamah Agung dapat segera menindaklanjuti hasil pleno dengan mengajukan naskah Buku II tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disahkan pemberlakuannya. Pada sambutan tersebut, Dirjen Badilag menyampaikan pokok-pokok Reviu Buku II, antara lain mencakup hal-hal berikut Reviu terkait dengan penerapan administrasi dan persidangan secara elektronik yang belum diatur dalam buku II Reviu terhadap implementasi administrasi perkara dalam SIPP yang belum diatur dalam Buku II. Dimungkinkan nantinya dalam Buku II terdapat teknis pengdministrasian berkas perkara dalam aplikasi SIPP sehingga menjadi panduan yang seragam bagi seluruh satuan kerja Teknis persidangan yang diatur dalam peraturan terbaru, seperti Dispensasi Kawin yang persidangannya dipimpin oleh Hakim Tunggal Administrasi dan persidangan perkara Jinayat belum diatur dalam buku II Teknis penyitaan diperbarui dalam reviu Buku II berdasar arahan dari para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Teknis eksekusi diperbarui dalam reviu Buku II berdasar arahan dari para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, terutama dalam menjawab problem eksekusi di lapangan Teknis administrasi dan persidangan ekonomi Syariah gugatan biasa dan gugatan sederhana belum terakomodir dalam Buku II sehingga dipandang urgen untuk memasukkannya ke dalam Reviu Buku II Ketentuan-ketentuan pokok dalam penanganan perkara arbitrase Syariah, baik berupa pembatalan maupun eksekusi putusan arbitrase Syariah menjadi salah satu bagian dalam reviu Buku II. Terhadap hal ini, mohon petunjuk dari para Yang Mulia. Kegiatan pleno ini dipandu langsung oleh para Yang Mulia Hakim Agung dengan membagi Tim ke dalam enam Komisi dengan masing-masing Komisi membahas satu bab di dalam naskah Reviu Buku II. Hasil pembahasan masing-masing Komisi kemudian disampaikan dalam Pra-Pleno untuk mendapat masukan lanjutan dari seluruh Hakim Agung Kamar Agama. Akhirnya, setelah melalui diskusi panjang, naskah akhir telah disepakati dan dipresentasikan di hadapan Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, Yang Mulia Ketua Kamar pada prinsipnya telah menyetujui naskah dimaksud dan Kamar Agama akan segera menindaklanjuti dengan mengajukan pengesahan dan pemberlakuannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Yang Mulia Ketua Kamar Agama juga menutup secara resmi kegiatan Reviu Buku II dan mengharapkan agar Buku II yang telah lama dinantikan para Hakim dan aparatur Peradilan Agama dapat segera terbit dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan administrasi di Pengadilan Agama. Pada akhir kegiatan, Dirjen Badilag didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sekretaris Ditjen Badilag, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis serta disaksikan para Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama, menyerahkan naskah reviu akhir Buku II kepada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI. mna Pengisianjabatan tinggi negara seperti Mahkamah agung, Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan - jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislative. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden.

Hubungi +62-408-2421187 Fax +62-408-2421155 pada jam 0800 - WITA E-mail pa_unaaha 2421187 2421155 Login Home Profil & Layanan Kata SambutanProfil Pengadilan SejarahTugas Pokok dan FungsiVisi dan MisiKewenanganYurisdiksi PengadilanStruktur OrganisasiAlamat dan Kontak Kontak UtamaProfil Pegawai PimpinanHakimPejabat KepaniteraanPejabat KesekretariatanHistori Ketua Lihat LainnyaLHKPN PejabatLHKASN PegawaiRole ModelProsedur Beracara Perkara Tingkat PertamaPerkara Tingkat BandingPerkara Tingkat KasasiPerkara Tingkat PKPendaftaran Perkara OnlineGugatan SederhanaGugatan Sederhana Ekonomi SyariahPengambilan ProdukBiaya Perkara Biaya Hak-Hak KepaniteraanPanjar Biaya PerkaraPengembalian BiayaBiaya Perkara ProdeoRadius Biaya PanggilanLayanan Mediasi Prosedur MediasiDaftar MediatorLaporan Layanan MediasiAgenda SidangPedoman Organsisasi Pedoman Pengelolaan KepaniteraanPedoman Pengelolaan KesekretariatanStandar dan Maklumat Standar PelayananNilai DasarMaklumat PelayananKebijakan MutuStandar Operation Procedur SOP KepaniteraanSOP KesekretariatanSOP Pelayanan PublikProduk dan LayananJam LayananHak Masyarakat Hak dalam Peradilan Bantuan Hukum Tentang PosbakumDasar Hukum PosbakumKeberadaan PosbakumLaporan Layanan PosbakumBerperkara Gratis Prosedur ProdeoLaporan Prodeo DIPALayanan Persidangan Tata Tertib PersidanganAlur Proses PersidanganHak-Hak Pokok dalam PersidanganLayanan Sidang Diluar GedungHak-Hak Pencari KeadilanHak Masyarakat LainnyaLayanan Pengaduan Sistem Informasi PengawasanHak Terlapor dan PelaporTata Cara Penyampaian PengaduanMekanisme Penanganan PengaduanTindak Lanjut PengaduanJangka Waktu Penyelesaian PengaduanLaporan PengaduanKontak Alamat PengaduanLayanan Informasi Permohonan Informasi Formulir Layanan InformasiTata Cara Memperoleh InformasiAlur Layanan InformasiJangka Waktu Perolehan InformasiJenis InformasiKeberatan Informasi Tatacara Keberatan InformasiPetugas Informasi Pejabat Informasi PPIDKontak Petugas InformasiHak Pemohon InformasiBiaya Salinan InformasiLaporan Akses Informasi Laporan Layanan InformasiStatistik Kunjungan Website Kinerja / Organisasi Program Kegiatan Program KerjaAnggaran DIPARencana Kerja AnggaranSistem Akuntabilitas Rencana Jangka PanjangRencana StrategisIndikator KinerjaPerjanjian Kinerja PerkinRencana Kinerja Tahunan RKTLaporan Akuntabilitas KinerjaRencana AksiLaporan TahunanLaporan Keuangan Realisasi AnggaranNeraca KeuanganRealisasi Pendapatan PNBPCALKAset Inventaris Fasilitas dan PenggunaannyaLaporan Inventaris BMNCALBMNPengadaan Barang/Jasa Pengawasan dan Pendisiplinan Pedoman PengawasanKode Etik HakimLaporan Hukuman DisiplinPengawas BidangStatistik Hukuman DisiplinLangkah Pemeriksaan PengadilanPutusan Majelis KehormatanKepegawaian Grafik Statistik KepegawaianArsip Statistik PegawaiPersuratan Rekapitulasi PersuratanSurat DinasSurat PerjanjianAgenda KegiatanInfo Perkara Putusan/PenetapanJadwal SidangRegister Perkara Perdata GugatanPerdata PermohonanStatistik PerkaraTahapan Proses PerkaraLaporan PerkaraPenggunaan Biaya Perkara Ringkasan PenggunaanLaporan Keuangan PerkaraLaporan Sisa PanjarPanggilan GhaibDelegasi / Bantuan Panggilan Kebijakan Peraturan Peraturan PerundanganKebijakan Mahkamah AgungPertimbangan Hukum & Nasehat MAKebijakan Tingkat BandingKebijakan Pimpinan Keputusan Pimpinan/PejabatNotulen RapatPelaksana Teknis Publikasi Berita Semua BeritaBerita RelayPengumuman Semua PengumumanPengadaan Barang/JasaPenerimaan PegawaiArtikel Semua ArtikelArtikel HukumArtikel TeknologiHasil PenelitianOpini PublikHikmahMedia Jurnal dan MajalahBrosurGaleri FotoGaleri VideoLaporan Hasil SurveyMitigasi Bencana Buku II Revisi 2013 KMA/032/SK/IV/2006 Link Buku II Revisi 2013 KMA/032/SK/IV/2006 DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG 12/09/13 5,743x e-Book Petunjuk Teknis Buku II Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013. FILE DOKUMEN Preview Unduh Bagikan Lainnya Berikan Masukan Keberatan Daftar Populer Kategori ini Semua Komentar CARA MENULIS KONTEN BERKUALITAS DAN MENARIK 105250 ALUR PROSES PERSIDANGAN 61707 SEJARAH 53753 PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID [M0325-2021] 40909 YUK, MENGENAL SEJARAH DAN PENERAPAN HUKUM PERDATA… 35891 CARA MENULIS KONTEN BERKUALITAS DAN MENARIK 105250 ALUR PROSES PERSIDANGAN 61707 SEJARAH 53753 PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID [M0325-2021] 40909 YUK, MENGENAL SEJARAH DAN PENERAPAN HUKUM PERDATA… 35891 PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MASJID [M0325-2021] 40909 PA 212 MINTA PENANGGUHAN PENAHANAN HABIB BAHAR 2401 MA UMUMKAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS 2018 1600 TIM PRABOWO SIAPKAN ARGUMEN INDONESIA PUNAH DI DEBAT… 2982 LIPA-7 BULAN JULI 2018 1174 Kategori Semua Kategori3,134 Berita 429 Pengumuman 2,205 Kebijakan 150 Artikel 88 Agenda 257 Hak Masyarakat 5 Terbaru Kategori ini Semua Komentar Surat Dinas Tindak lanjut bimtek [m0183-2023] 06 Jun 2023 Surat Dinas Petunjuk teknis penatausahaan akta cerai [m0180-2023] 05 Jun 2023 Surat Dinas Perintah replikasi inovasi pelayanan publik [m0181-2023] 05 Jun 2023 Surat Dinas Izin pra penelitian [m0182-2023] 05 Jun 2023 Berita Peringati hari lahir pancasila, jajaran pengadilan… 01 Jun 2023 08 MAR 2021 PERMA Nomor 3 Tahun 2021 29 NOV 2018 PERMA Nomor 1 Tahun 2018 23 OKT 2018 PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 22 AGU 2018 PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 22 AGU 2018 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2018 Berita Jauh dari ibukota kabupaten, sidang diluar gedung… 24 Mar 2022 Surat Dinas Setoran iuran ikahi [k0647-2021] 02 Jul 2021 Surat Dinas Permohonan bantuan dana pembangunan masjid [m0325-2021] 02 Jul 2021 Surat Dinas Pedoman proses perceraian personel tni ad [m0058-2021] 05 Feb 2021 Pengadaan Barang dan Jasa Pengumuman penerimaan tenaga kontrak ta 2021 [k0868-2020] 28 Des 2020 Ada keluhan layanan atau aparat kami? Laporkan disini

Dalampelaksanaan Manajemen PerubahanMahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah mengintruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melapor LHKPN dan LHKKSN sebagai tindak lanjut dari peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Dipublikasikan oleh Admin Badilag pada on 24 Agustus 2021. Dilihat 1588 Setelah 8 Tahun, Buku II Akan Kembali Direvisi Dr. Drs. Nur, didampingi. Dr. Dra. Nur Djannah, saat memberikan pengarahan. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama atau yang dikenal dengan Buku II diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI Nomor KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Buku II Edisi 2007 itu kemudian mulai disosialisasikan pada saat Rakeras Akbar Mahkamah Agung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan di Jakarta Agustus 2008. Untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berkembang, Buku II beberapa kali mengalami revisi, yang terakhir adalah tahun 2013. Setelah 8 tahun berselang, kebutuhan untuk mervisi Buku II semakin menemukan urgensinya. Ditjen Badan Peradilan Agama membentuk Tim Penyempurnaan Draft Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Tim ini diketuai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, sedangkan anggotanya terdiri hakim-hakim yustisial yang bertugas di Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang dilakukan akhir tahun 2020 yang lalu. Setelah proses inventarisasi permasalahan dilakukan dari seluruh pengadilan agama, Tim kemudian menyusun kembali berdasarkan regulasi-regulasi terbaru yang relevan. Proses penyempurnaan ini dilaksanakan di Hotel Mirah Bogor dari tanggal 23-27 Agustus 2021. Acara dibuka langsung oleh Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, Dalam arahannya, Dirjen Badilag menekankan kepada Tim untuk memperhatikan beberapa hal. “Tim ini harus memperhatikan segala masukan dan beberapa hal yang belum dimasukkan, seperti ketentuan administrasi perkara jinayat yang belum ada dalam Buku II edisi revisi tahun 2013, administrasi persidangan dan perkara secara elektronik, dan juga persidangan pidana elektronik, dan semoga bisa diselesaikan secepatnya, karena Buku II ini sedang ditunggu-tunggu seluruh warga peradilan, khususnya tenaga teknis” Sebagaimana diketahui pasca revisi tahun 2013, beberapa peraturan sebagai pedoman administrasi dan persidangan telah diterbitkan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.ahb

BerandaLayanan Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara Biaya Perkara Layanan HukumPedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Pola Pembinaan, Pengendalian Dan Administrasi Peradilan Umum (Pola Bindalmin Peradilan Umum) Cetakan 2007

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on 18 Desember 2015. Dilihat 4857 Jakarta l Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama akan direvisi lagi pada tahun 2016. Revisi perlu dilakukan seiring dengan adanya regulasi-regulasi baru dan perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama. Sejak diberlakukan pada tahun 2006, Buku II telah mengalami revisi dua kali, yaitu pada tahun 2010 dan 2013. Dengan demikian, revisi tahun depan merupakan revisi yang ketiga kali. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, mengatakan, untuk merevisi Buku II, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama. “Tahun 2016 kami ingin revisi Buku II, baik dari sisi teknis administrasi maupun teknis peradilan. Tapi ranah kami hanya administrasi. Dari sisi teknisnya, kita koordinasi dengan Ditpratalak,” ujarnya, dalam rapat koordinasi Badilag, dua pekan lalu. Untuk mengadakan revisi Buku II, menurut Hasbi, harus ada strategi yang matang, sebab buku tersebut diberlakukan untuk seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan agama. “Harus kita siapkan sejak awal. Setidaknya empat kali rapat,” ungkapya. Ditpratalak Badilag juga sudah berancang-ancang untuk merevisi Buku II. Upaya ini dinilai mendesak untuk dilakukan. “Berdasarkan masukan dari para hakim agung, banyak persoalan yang timbul pada Buku II,” kata Kasubdit Peninjauan Kembali Perdata Agama Ditratalak Drs. Yusrizal, Saat ini, menurut Yusrizal, tim untuk mempersiapkan revisi II telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk merumuskan sejumlah poin yang perlu direvisi. Sebagaimana diketahui, Buku II diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada 4 April 2006. Buku tersebut disusun seiring dengan rampungnya proses penyatuatapan empat lingkungan peradilan di bawah MA. Ditjen Badilag mulai menerbitkan dan mendistribusikan Buku II ke seluruh satker di lingkungan peradilan agama pada tahun 2007. Pada tahun 2010, Buku II mengalami revisi. Tiga tahun kemudian, dilakukan lagi revisi, sehingga Buku II yang beredar saat ini adalah Buku II edisi 2013. Revisi dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai Prof. Dr. H. Abdul Manan, yang saat ini menjadi Ketua Kamar Agama MA. Buku II edisi 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, serta dilampiri dengan formulir-formulir. Bagian I meliputi Teknis Administrasi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sementara itu, bagian II meliputi Kedudukan dan kewenangan PA/MS dan Pedoman Beracara di PA/MS. [hermansyah]

Φኁ ըкυβα ψጀщኞሴօф
Αтвιтен жοռоб скωφиպուኦቹ
Вաረ ևյաпаրυξι
Ֆема ոբևծу

. 54 411 457 3 75 323 166 460

buku i ii iii iv mahkamah agung